HALLOUP.COM – Hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan bahwa mayoritas pemilih perempuan, atau sebanyak 20,9% menginginkan capres berlatar belakang militer dari yang sebelumnya menginginkan kepala daerah
Berdasarkan survei itu, pemilih perempuan juga kini condong memilih karakter pemimpin yang berwibawa dan tegas sebagai kriteria utama ketimbang sebelumnya yang merakyat dan sederhana.
Terkait hasil survei Litbang Kompas, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Komunikonten Hariqo Satria menyoroti hal tersebut.
Hariqo mengatakan ada sejumlah alasan dari pergeseran itu, salah satunya adalah karena faktor Menteri Pertahanan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto
Baca Juga:
Pernah Berseberangan, Xanana Gusmao Kini Sanjung Prabowo: akan Jadi Presiden yang Luar Biasa
“Meningkatnya pilihan pada latar belakang militer ya karena mereka menyukai Prabowo Subianto,” kata Hariqo Satria.
Baca artikel menarik lainnya di sini: Presiden Jokowi Disebut Relawan Projo Tanggapi Wacana Publik Gibran Jadi Calon Wapres untuk Prabowo Subianto
Hariqo Satria juga menyoroti dari pandangan atas organisasi TNI di balik meningkatnya keinginan perempuan agar Indonesia dipimpin oleh presiden berlatar belakang militer.
“Karena TNI adalah lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat. Ini tergambar di berbagai survei lainnya juga,” ucap Hariqo Satria.
Baca Juga:
Usai Tegur 5 Orang yang Mencurigakan, Pria di Tambora, Jakarta Barat Malah Jadi Korban Pembacokan
Faktor lain yang juga disorot Hariqo yakni fenomena banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.
“Mereka tak lagi ingin dipimpin latar belakang kepala daerah karena banyak kasus korupsi dan kepala daerah dianggap tidak memenuhi janji-janji saat kampanye.” kata Hariqo.
Adapun pemilih perempuan cenderung menyadari adanya ketidakpastian situasi dunia dan nasional saat ini.
Karena perang yang berkepanjangan di Rusia dan Ukraina yang mempengaruhi kehidupan di dalam negeri Indonesia sendiri.
Baca Juga:
“Perang Rusia dan Ukraina, ancaman di Laut Cina Selatan, ulah KKB di Papua, masih adanya potensi ancaman dari kelompok radikal di Indonesia, kekhawatiran Indonesia akan terbelah dan sebagainya.” jelas Hariqo Satria.***
