Soal Batas usia Capres – Cawapres, Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi Terhadap UU No 7 2017 tentang Pemilu

Avatar photo

Senin, 16 Oktober 2023 - 15:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemilihan Umum 2024. (Dok. Haiupdate.com/M. Rifai Azhari)

Pemilihan Umum 2024. (Dok. Haiupdate.com/M. Rifai Azhari)

HAIUPDATE.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sebelumnya, permohonan uji materi terhadap Pasal 169 c UU Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak.

Diantaranya Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan juga sejumlah kepala daerah.

Para pemohon meminta agar hakim konstitusi menyatakan Pasal 169 c UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 karena diskriminatif.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta agar syarat usia capres/cawapres diturunkan jadi 35 tahun.

Sementara, Partai Garuda meminta frasa dalam pasar tersebut diganti “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau yang berpengalaman di bidang pemerintahan”.

Dengan ditolaknya permohonan ini, maka usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” tegas Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin 16 oktober 2023.

Putusan yang dibacakan sembilan hakim konstitusi ini, dua hakim MK yaitu Guntur Hamzah dan Suhartoyo mengajukan dissenting opinion atau perbedaan pendapat.***

Berita Terkait

PDI Perjuangan Beri Tanggapan Soal Pemanggilan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di MK
PDIP Tanggapi Soal Megawati Soekarnoputri Belum Tampil di Publik Selama Perselisihan PHPU di MK
Prabowo Hadiri Bukber Partai Golkar Bareng Gibran, Tegaskan Hormati Proses dan Tunggu Putusan MK
2 Menteri PDI Perjuangan Absen Saat Buka Puasa di Istana Negara, Menteri Abdullah Azwar Anas Beri Tanggapan
Partai Gerindra Ungkap Peranan Presiden Jokowi dalam Pengisian Kabinet Pemerintahan Prabowo – Gibran
Jaga Mekanisme Check and Balance, Ganjar Pranowo Pilih Berada di Luar Pemerintahan Prabowo – Gibran
Partai Persatuan Pembangunan Evaluasi Kinerja Badan Pemenangan Pemilu, Usai Gagal Masuk Senayan
Terkait Tidak Lolosnya PPP ke Senayan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Uno Angkat Bicara
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 2 April 2024 - 11:58 WIB

PDIP Tanggapi Soal Megawati Soekarnoputri Belum Tampil di Publik Selama Perselisihan PHPU di MK

Sabtu, 30 Maret 2024 - 15:07 WIB

Prabowo Hadiri Bukber Partai Golkar Bareng Gibran, Tegaskan Hormati Proses dan Tunggu Putusan MK

Sabtu, 30 Maret 2024 - 06:55 WIB

2 Menteri PDI Perjuangan Absen Saat Buka Puasa di Istana Negara, Menteri Abdullah Azwar Anas Beri Tanggapan

Rabu, 27 Maret 2024 - 09:45 WIB

Partai Gerindra Ungkap Peranan Presiden Jokowi dalam Pengisian Kabinet Pemerintahan Prabowo – Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 - 08:27 WIB

Jaga Mekanisme Check and Balance, Ganjar Pranowo Pilih Berada di Luar Pemerintahan Prabowo – Gibran

Senin, 25 Maret 2024 - 10:20 WIB

Partai Persatuan Pembangunan Evaluasi Kinerja Badan Pemenangan Pemilu, Usai Gagal Masuk Senayan

Sabtu, 23 Maret 2024 - 15:28 WIB

Terkait Tidak Lolosnya PPP ke Senayan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Uno Angkat Bicara

Selasa, 19 Maret 2024 - 13:07 WIB

Tanggapi Keraguan Soal Kemampuan Gibran dalam Bursa Calon Ketua Umum Golkar, Pengamat Ingatkan Hal ini

Berita Terbaru