Tak Ada Cukup Bukti, Polisi Ungkap Alasan Hentikan Penanganan Laporan Suami Kasus KDRT Depok

Avatar photo

Rabu, 9 Agustus 2023 - 17:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). (Pixabay.com/geralt)

Ilustrasi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). (Pixabay.com/geralt)

HAIUPDATE.COM – Laporan kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan oleh suami, Bani Idham Bayumi terhadap istrinya, Putri Balqis, dihentikan proses pengusutannya oleh Polda Metro Jaya.

Dalam kasus tersebut, pasangan suami istri tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan yang dibuat masing-masing pihak.

“Terkait kasus KDRT Depok, laporan suaminya terhadap istrinya kita hentikan,” ujar Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi dalam keterangannya, Rabu, 9 Agustus 2023.

Adapun keputusan penghentian proses penanganan kasus KDRT tersebut merupakan hasil dari gelar perkara yang dilakukan hari ini Rabu 9 Agustus 2023.

Baca artikel lainnya di sini: Divisi Propam Polri Tangani Kasus Perselingkuhan, KDRT, Penelantaran Anak dan Perbuatan Asusila Iptu MIP

Penghentian proses penanganan laporan tersebut dilakukan dikarenakan tidak adanya cukup bukti yang menguatkan dalam gelar perkara.

“(Alasan laporan dihentikan karena) tidak cukup bukti,” kata Hengki Haryadi.

Diberitakan sebelumnya, Polisi menangkap Bani Idham Bayumi, suami dari kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya, Putri Balqis.

Dalam kasus tersebut, keduanya menjadi tersangka atas saling lapornya.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan bahwa saat ini Bani sudah dilakukan penahanan di rumah tahanan Polda Metro Jaya.

“(Penahanan) Bertempat di Rutan Tahti Polda Metro Jaya,” kata Hengki Haryadi kepada wartawan, Rabu (5/7/2023).

Hengki menuturkan, penangkapan terhadap Bani dilakukan pada hari Selasa (4/7/2023) kemarin dan kemudian dilakukan penahanan.

Sesuai dengan yang termuat sebagaimana dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (PKDRT).

Dalam kasus tersebut, Bani juga dikenakan Pasal 64 KUHP dikarenakan perbuatan berulang atau berlanjut (voortgezette handeling).

“Dengan ancamanan pidana maksimal 5 tahun penjara juncto pasal 64 KUHP,” jelasnya, dikutip dari PMJ News.***

Berita Terkait

Pelatihan Auditor SMM BNSP, 40 Peserta LSP Berhasil Tingkatkan Kompetensi dan Jaminan Mutu Sertifikasi
Strategi Percepatan Sertifikasi Kompetensi Jadi Fokus Utama Rakor BNSP di Hotel Mercure Jakarta
Prof. Amilin dari BNSP Hadir sebagai Narasumber dalam Bimbingan Teknis untuk Pustakawan di Tangerang Selatan
PMAI bersama Anggota BNSP Hadiri Acara Halal Bihalal & Webinar Master Asesor
Diskusi Terkini: Forkom LSP ASTRA Group Bahas Pengelolaan LSP dan Sertifikasi dengan BNSP
BNSP: Universitas Pertahanan RI dan Langkah Menuju Peningkatan Kompetensi
Momen Bersejarah: PROPAMI dan LSP Pasar Modal Rayakan Idul Fitri di BNSP
Kesiapan Industri: LSP Perbankan, Perbanas, Himbara, IBI, dan BARa Rayakan Idul Fitri di BNSP
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 11 Juli 2024 - 13:37 WIB

Muncul Wacana Duet Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep di Pilkada DKI Jakarta, Ini Tanggapan

Minggu, 7 Juli 2024 - 20:34 WIB

Kaesang Pangarep Lebih Berpeluang Menang di Pilkada Jateng Dibanding Jakarta, Begini Penjelasan Pengamat

Jumat, 5 Juli 2024 - 17:43 WIB

Megawati Lantik Ganjar dan Ahok Sebagai Pengurus DPP DPIP, Ini Daftar Lengkap Pengurus hingga Tahun 2025

Senin, 1 Juli 2024 - 15:41 WIB

Pilkada Jakarta 2024, PDI Perjuangan Prioritaskan Usung Kader Partai Melalui Mekanisme Internal

Senin, 24 Juni 2024 - 08:33 WIB

Mohamad Sohibul Iman Diusung PKS Jadi Calon Gubernur di Pemilihan Kepala Daerah Jakarta Tahun 2024

Kamis, 20 Juni 2024 - 09:35 WIB

Partai Gerindra Tanggapi Pernyataan PKS Soal Ditawari Koalisi untuk Posisi Cawagub Ridwan Kamil

Jumat, 17 Mei 2024 - 17:00 WIB

Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi

Kamis, 25 April 2024 - 10:43 WIB

Di Rumah Kertanegara, Presiden Terpilih Pemilu 2024 Prabowo Subianto Terima Unsur Pimpinan Partai Nasdem

Berita Terbaru