HAIINDONESIA.COM – Calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memberikan penjelasan resmi terkait kabar kontrak politik dengan PDIP.
Ganjar Pranowo membantah soal adanya kontrak politik dengan partai untuk pemilihan menteri jika dirinya terpilih menjadi Presiden.
Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 13 Juni 2023.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
KPK Buka Opsi Periksa Bobby Nasution dalam Kasus Suap Proyek Jalan
Harga Pangan Nasional Menurun, Cabai dan Ikan Tetap Picu Kegelisahan Konsumen
Jasa Siaran Pers Persriliscom Melayani Publikasi ke Lebih dari 150 Media Online Berbagai Segmentasi
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seusai dirinya menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait dengan penataan kawasan Candi Borobudur bersama Presiden Jokowi.
“‘Kan sistem presidensial itu soal menteri prerogatif presiden, jadi serahkan presiden,” kata Ganjar saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan.
Baca artikel menarik lainnya, di sini: Sandiaga Uno Gabung PPP, Achmad Baidowi: Peluang Diusulkan Sebagai Cawapres Semakin Besar
Baca Juga:
Reshuffle Terkubur: Presiden Prabowo Subianto Pilih Stabilitas alih-alih Perombakan Kabinet
Proyek Rumah Eks Pejuang Timor Timur Diusut Kejaksaan, Wamen PU Diana Kusumastuti Diperiksa Jaksa
Tubuh Bisa Kekurangan Nutrisi Meski Pola Makan Sudah Dianggap Sehat
Sebelumnya, pada hari Minggu (11/6/2023), kader PSI Ade Armando melalui akun Twitter bernama pengguna adearmando61 menulis:
“Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP.”
Akan tetapi, pada hari Selasa (13/6), Ade Armando mengklarifikasi cuitan sebelumnya dengan menyatakan;
“Ganjar Pranowo sudah mengklarifikasi bahwa kalau nanti dia jadi presiden, yang akan menentukan siapa anggota kabinetnya, ya, dia sendiri. Bukan partai!”
Baca Juga:
Presiden Prabowo Subianto Menyambut Albanese, Dentuman Meriam dan Diplomasi di Tengah Krisis Global
Termasuk PT Adaro Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal, KESDM Wajibkan 7 Perusahaan Lakukan Hilirisasi
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah juga menegaskan bahwa tidak ada kontrak politik antara Ganjar Pranowo dengan PDI Perjuangan apabila Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden.
“Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden,” kata Said Abdullah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Said Abdullah menjelaskan bahwa satu-satunya kontrak politik antara Ganjar dan PDI Perjuangan adalah menjalankan cita-cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat.***
