SDM Indonesia Harus Mendapat Lapangan Keerja yang Bisa Hasilkan Produktivitas Nasional

Avatar photo

Rabu, 16 Agustus 2023 - 13:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo. (Dok. Setkab.go.id)

Presiden Joko Widodo. (Dok. Setkab.go.id)

HAIUPDATE.COM – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Sumber Daya Manusia (SDM) RI harus mendapat lapangan kerja yang bisa menghasilkan produktivitas nasional.

Indonesia harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya.

“Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window of opportunity (jendela kesempatan) kita untuk meraih kemajuan.”

“Karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan,” kata Presiden Jokowi.

Baca artikel lainnya di sini: Posisi PDIP dan PKB Sebagai 2 Partai Terbesar di Jatim Belum Aman, Elektabilitas Partai Gerindra Naik Terus

Jokowi menyampaikan hal itu pada Sidang Tahunan MPR-RI Dan Sidang Bersama DPR-R dan DPD-RI dalam Rangka HUT Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu, 16 Agustus 2023.

Tapi, tegas Jokowi, kaya sumber daya alam saja tidak cukup. Jadi pemilik saja tidak cukup.

Karena itu akan membuat Indonesia menjadi bangsa pemalas, yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan.

“Saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya.”

“Mampu memberikan nilai tambah, dan menyejahterakan rakyatnya. Itu bisa kita lakukan melalui hilirisasi,” tegas Jokowi.

Presiden Jokowi menuturkan, hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang manfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisasi dampak lingkungan.

Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun pusat persemaian untuk menghutankan kembali lahan pascatambang.

Hilirisasi itu tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non-mineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas potensial lainnya.

Hilirisasi itu juga harus mengoptimalkan kandungan lokal, permitra dengan UMKM, petani, dan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil.

Upaya itu sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Itu memang pahit bagi pengekspor bahan mentah. Itu juga pahit bagi pendapatan negara jangka pendek.

Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan itu akan berbuah manis pada akhirnya, terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebagai gambaran, ujar Kepala Negara, setelah kita stop ekspor nickel ore pada 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat.

Kini telah ada 43 pabrik pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Itu baru satu komoditas.

“Jika kita konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, tembaga, bauksit, CPO, dan rumput laut.”

“Berdasar hitung-hitungan kami, perkiraan dalam sepuluh tahun ke depan, pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp153 juta (US$10,944).”

“Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp217 juta (US$15,860).”

“Dalam 22 tahun, pendapatan per kapita kita, akan mencapai Rp331 juta (US$25,025). Sebagai perbandingan, tahun 2022 kemarin kita berada di angka Rp71 juta.”

“Artinya, lompatannya bisa lebih dari 2 kali lipat dalam 10 tahun,” tutur Kepala Negara.

Menurut Jokowi, fondasi untuk menggapai itu semua sudah kita mulai. Pertama, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing kita.

Berdasarkan laporan Institute for Management Development, daya saing kita pada 2022 naik dari ranking 44 menjadi 34. Itu merupakan kenaikan tertinggi di dunia.

Kedua, pembangunan dari desa, pinggiran, dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita, dengan Dana Desa yang kita gelontorkan mencapai Rp539 triliun dari 2015 hingga 2023.

Ketiga, reformasi struktural yang konsisten, terutama sinkronisasi dan penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi. Semua menjadi modalitas kita untuk meraih kemajuan.

Oleh sebab itu, Presiden berulang kali menyampaikan, kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia.

“Itu bukan tentang siapa yang jadi presidennya. Bukan, bukan itu. Tapi, apakah pemimpin ke depan sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimulai saat ini, apakah berani atau tidak, mampu konsisten atau tidak.”

“Yang dibutuhkan adalah napas yang panjang. Kita tidak sedang jalan sore. Kita juga tidak sedang lari sprint. Tapi yang kita lakukan adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia Emas,” ujar Jokowi.***

Berita Terkait

Jasasiaranpers.com Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin
Korupsi PT Timah Tbk Ditangani Kejagung, Dirut Ahmad Dani Virsal Jelaskan Upaya-upaya Reformasi 2024
Prabowo Subianto Tinjau Program Makan Siang di Sekolah Beijing Usai Temui PM dan Menhan Tiongkok
Terkait Sidang Sengketa Pilpres 2024, MK Panggil Menteri Muhajir, Airlangga, Sri Mulyani, dan Risma
Bakamla dan Tim SAR Gabungan Terus Cari ABK Kapal Alistya Utama yang Terjatuh di Kei Besar, Maluku Tenggara
Budi Arie Setiadi Respons Prabowo Semeja dengan Presiden Jokowi Saat Buka Puasa di Istana Negara
KPK Sita Aset Milik Mantan Gubernur Maluku Utara, Termasuk Hotel yang Siap Beroperasi dan 10 Bidang Tanah
Jadi Saksi Kasus SYL, Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni Penuhi Panggilan KPK
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 2 April 2024 - 11:58 WIB

PDIP Tanggapi Soal Megawati Soekarnoputri Belum Tampil di Publik Selama Perselisihan PHPU di MK

Sabtu, 30 Maret 2024 - 15:07 WIB

Prabowo Hadiri Bukber Partai Golkar Bareng Gibran, Tegaskan Hormati Proses dan Tunggu Putusan MK

Sabtu, 30 Maret 2024 - 06:55 WIB

2 Menteri PDI Perjuangan Absen Saat Buka Puasa di Istana Negara, Menteri Abdullah Azwar Anas Beri Tanggapan

Rabu, 27 Maret 2024 - 09:45 WIB

Partai Gerindra Ungkap Peranan Presiden Jokowi dalam Pengisian Kabinet Pemerintahan Prabowo – Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 - 08:27 WIB

Jaga Mekanisme Check and Balance, Ganjar Pranowo Pilih Berada di Luar Pemerintahan Prabowo – Gibran

Senin, 25 Maret 2024 - 10:20 WIB

Partai Persatuan Pembangunan Evaluasi Kinerja Badan Pemenangan Pemilu, Usai Gagal Masuk Senayan

Sabtu, 23 Maret 2024 - 15:28 WIB

Terkait Tidak Lolosnya PPP ke Senayan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP Sandiaga Uno Angkat Bicara

Selasa, 19 Maret 2024 - 13:07 WIB

Tanggapi Keraguan Soal Kemampuan Gibran dalam Bursa Calon Ketua Umum Golkar, Pengamat Ingatkan Hal ini

Berita Terbaru