Terima Gratifikasii dan TPPU, KPK Tahan Mantan Kepala Bea Cukai DI Yogyakarta, Eko Darmanto

Avatar photo

Sabtu, 9 Desember 2023 - 09:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Kepala Bea Cukai DI Yogyakarta, Eko Darmanto. (Facebook.com/@Bea Cukai Purwakarta)

Mantan Kepala Bea Cukai DI Yogyakarta, Eko Darmanto. (Facebook.com/@Bea Cukai Purwakarta)

HAIUPDATE.COM  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Mantan Kepala Bea Cukai DI Yogyakarta, Eko Darmanto.

Hàl itu terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Eko ditahan setelah dirinya menjalani pemeriksaan oleh tim Penyidik KPK sebagai tersangka dugaan kasus korupsi di Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Eko turun dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 19.05 WIB dengan mengenakan rompi tahanan KPK berwarna orange dan tangan yang diborgol.

Kemudian, dirinya langsung dibawa menuju ruang konferensi pers.

Baca artikel lainnya di sini : Indonesia Police Watch Sebut Polda Metro Jaya Punya Alat Bukti Kuat, Soal Pemeriksaan Ketua KPK Firli Bahuri

“Untuk kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik menahan tersangka ED (Eko Darmanto) untuk 20 hari kedepan”.

“Dimulai 8 Desember 2023 sampai dengan 27 Desember 2023 di Rutan KPK,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur.

Asep Guntur mengatakan hal itu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, pada Jumat 8 Desember 2023

Lihat juga konten video, di sini: Sebanyak 11 Orang Pendaki Gunung Marapi Meninggal Dunia dan 28 Pendaki Selamat, Dampak Erupsi

Berdasarkan konstruksi perkara, ED dalam jabatan dan kapasitasnya selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI dimulai dari tahun 2007.

ED sempat menduduki beberapa jabatan strategis diantaranya Kepala Bidang Penindakan, Pengawasan, Pelayanan Bea dan Cukai Kantor Bea dan Cukai Jawa Timur I (Surabaya).

Selain itu Kepala Sub Direktorat Manajemen Resiko Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea dan Cukai.

Dengan jabatannya tersebut, ED kemudian memanfaatkan dan memaksimalkan kewenangannya untuk menerima gratifikasi dari para pengusaha impor.

Yang kemudian, pada tahun 2009, dimulai penerimaan aliran uang sebagai gratifikasi oleh ED melalui transfer rekening bank.

Dengan menggunakan nama dari keluarga inti dan berbagai perusahaan yang terafiliasi dengan ED.

Menjadi bukti permulaan awal gratifikasi yang diterima ED sejumlah sekitar Rp18 Miliar dan KPK terbuka.

Untuk terus menelusuri dan mendalami aliran uangnya termasuk pula adanya perbuatan pidana lain.

Atas penerimaan berbagai gratifikasi tersebut, ED tidak pernah melaporkan KPK pada kesempatan pertama setelah menerima gratifikasi dalam waktu 30 hari kerja.

Atas perbuatannya tersebut, ED disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999.

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***

Berita Terkait

Syahrul Yasin Limpo Disebut Beri Arahan ke Bawahan untuk Serahkan Uang Sebesar Rp800 Juta kepada Firli Bahuri
Ada Beberapa Agenda yang Dìusulkan Tiongkok, Prabowo Dìharapkan ke Sana Usai Dilantik Jadi Pesiden
BNSP Sertifikasi 149 CPMI Welder Tujuan Korea Selatan di Batam, Jaminan Keterampilan untuk Sukses Global
Perlindungan untuk Gaza, Prabowo Subianto dan Raja Yordania Bahas Bantuan Kemanusiaan
Presiden Jokowi Jelaskan Soal Rencana Perum Bulog akan Akuisisi Sumber-sumber Beras di Kamboja
KPK Segera Periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Terkait Kasus Buronan Harun Masiku
Kasus Korupsi Impor Gula PT Sumber Mutiara Indah Perdana, Kejaksaan Agung Periksa 3 Orang Saksi
Inilah Profil Anggota DPR Indira Chunda Thita Syahrul yang Sempat Jadi Komisaris BUMN PT Petrokimia Gresik
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 20 Juni 2024 - 10:33 WIB

Syahrul Yasin Limpo Disebut Beri Arahan ke Bawahan untuk Serahkan Uang Sebesar Rp800 Juta kepada Firli Bahuri

Selasa, 18 Juni 2024 - 10:25 WIB

Ada Beberapa Agenda yang Dìusulkan Tiongkok, Prabowo Dìharapkan ke Sana Usai Dilantik Jadi Pesiden

Sabtu, 15 Juni 2024 - 00:28 WIB

BNSP Sertifikasi 149 CPMI Welder Tujuan Korea Selatan di Batam, Jaminan Keterampilan untuk Sukses Global

Selasa, 11 Juni 2024 - 09:14 WIB

Presiden Jokowi Jelaskan Soal Rencana Perum Bulog akan Akuisisi Sumber-sumber Beras di Kamboja

Kamis, 6 Juni 2024 - 13:33 WIB

KPK Segera Periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Terkait Kasus Buronan Harun Masiku

Selasa, 28 Mei 2024 - 15:05 WIB

Kasus Korupsi Impor Gula PT Sumber Mutiara Indah Perdana, Kejaksaan Agung Periksa 3 Orang Saksi

Senin, 20 Mei 2024 - 10:26 WIB

Inilah Profil Anggota DPR Indira Chunda Thita Syahrul yang Sempat Jadi Komisaris BUMN PT Petrokimia Gresik

Jumat, 17 Mei 2024 - 18:49 WIB

Sosialisasi Program Indonesia Kompeten oleh BNSP

Berita Terbaru